Denpasar, 14 April 2026 — Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah, jajaran PT Pertamina Patra Niaga justru diduga menggelar kegiatan eksklusif di Bali dengan dalih agenda “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan”.
Investigasi media di lapangan menemukan adanya rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 10–11 April 2026 di sejumlah lokasi di Bali. Agenda tersebut dinilai bertolak belakang dengan instruksi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah pusat kepada seluruh BUMN.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pada Sabtu, 11 April 2026, sebuah arena padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipesan penuh sejak pagi hingga sore hari. Kegiatan berlangsung tertutup dan diikuti oleh sejumlah pejabat internal PT Pertamina Patra Niaga beserta agen dan mitra kerja perusahaan.
Rangkaian kegiatan diketahui telah dimulai sejak Jumat malam, 10 April 2026. Puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan dilaporkan diterbangkan ke Bali dan mengikuti jamuan makan malam di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.
Fakta tersebut diperkuat oleh dokumen internal yang diperoleh media dari seorang whistle blower. Dalam dokumen itu tercantum undangan resmi bertajuk:
“Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan”
Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan di Bali diselenggarakan dan dibiayai oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Namun, hasil penelusuran media menunjukkan adanya pergeseran substansi agenda. Alih-alih difokuskan pada evaluasi kinerja agen dan pembahasan distribusi BBM, kegiatan justru didominasi oleh aktivitas non-formal berupa olahraga padel, jamuan eksklusif, serta kegiatan hiburan.
Investigasi juga mencatat kehadiran Oos Kosasih selaku VP Industrial & Marine Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga. Kehadiran pejabat strategis tersebut memperkuat dugaan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi yang melibatkan struktur internal perusahaan.
Kondisi ini dinilai sangat kontras dengan situasi yang dihadapi masyarakat. Di sejumlah daerah, warga masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM akibat keterbatasan pasokan dan gangguan distribusi.
Di saat bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berulang kali menginstruksikan efisiensi anggaran kepada seluruh BUMN, termasuk pembatasan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan aktivitas non-esensial.
Temuan di lapangan memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah dengan implementasi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga.
Selain menimbulkan pertanyaan terkait sensitivitas perusahaan terhadap kondisi masyarakat, kegiatan tersebut juga memunculkan sorotan terhadap tata kelola anggaran perusahaan, khususnya terkait penggunaan dana untuk fasilitas, transportasi, konsumsi, dan agenda eksklusif di tengah situasi krisis distribusi BBM.
Sebagai subholding yang memegang peran vital dalam distribusi energi nasional, PT Pertamina Patra Niaga kini menghadapi sorotan serius. Publik menunggu penjelasan resmi dari manajemen perusahaan terkait urgensi, sumber pendanaan, serta dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina Patra Niaga belum memberikan keterangan resmi terkait hasil investigasi tersebut.
(S. Hadi Purba/rel)