Gelombang kemarahan publik terhadap kondisi ekonomi nasional mulai menemukan bentuknya di jalanan ibu kota. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus turun menggelar demonstrasi bertajuk “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan strategis Jakarta, Kamis (12/6/2026), sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat kecil.
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari , , , serta menilai pemerintah gagal membaca realitas penderitaan masyarakat yang kini dihimpit harga kebutuhan pokok, biaya hidup, hingga tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Di tengah rakyat yang dipaksa bertahan dengan penghasilan yang stagnan, mahasiswa mempertanyakan arah penggunaan APBN yang dinilai semakin tidak berpihak kepada kebutuhan mendasar masyarakat. Mereka menuding negara lebih sibuk membangun citra politik dan proyek populis dibanding menyelesaikan persoalan riil seperti lapangan kerja, kestabilan harga pangan, hingga ancaman pelemahan ekonomi nasional.
“Rakyat diminta hemat, tapi negara justru mempertontonkan pemborosan anggaran,” menjadi salah satu narasi yang terus digaungkan massa aksi.
Mahasiswa menilai program-program besar pemerintah saat ini justru berpotensi menjadi beban fiskal baru di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Program (MBG) menjadi sasaran kritik paling tajam. Massa menilai program tersebut lebih kuat sebagai proyek politik pencitraan ketimbang solusi jangka panjang terhadap persoalan gizi, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.
Menurut mahasiswa, ketika harga beras, minyak goreng, listrik, hingga BBM terus menekan masyarakat, pemerintah seharusnya fokus memperkuat daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi, bukan memperluas program yang dinilai belum tepat sasaran. Kritik serupa juga diarahkan kepada program yang dianggap lahir tanpa kesiapan dan urgensi jelas.
Aksi tersebut juga memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran generasi muda terhadap arah demokrasi nasional. Massa menolak keras apa yang mereka sebut sebagai semakin masuknya pola militerisme ke ruang sipil. Bagi mahasiswa, reformasi 1998 dibangun dengan pengorbanan besar untuk memastikan supremasi sipil tetap berdiri di atas demokrasi Indonesia.
Dalam orasinya, sejumlah mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk kebencian terhadap negara, melainkan peringatan bahwa pemerintah tidak boleh kehilangan empati terhadap rakyat.
“Jika pemerintah terus menutup mata terhadap jeritan masyarakat, maka jalanan akan menjadi ruang terakhir rakyat menyampaikan suara,” seru salah satu orator di tengah massa aksi.
Demonstrasi yang dipusatkan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Dukuh Atas itu berlangsung di bawah penjagaan aparat keamanan. Massa aksi juga sempat mengkritik pembatasan akses menuju Bundaran HI yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman ruang demokrasi.
Bagi banyak mahasiswa, aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah simbol kegelisahan generasi muda terhadap masa depan ekonomi Indonesia, meningkatnya tekanan hidup masyarakat, serta kekhawatiran bahwa negara perlahan kehilangan arah dalam menjalankan amanat reformasi dan keadilan sosial.
Tim/Red