KARO, 06 MEI 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI).
Berdasarkan hasil kajian data, realisasi belanja daerah hanya mencapai sekitar 69,4 persen dari total anggaran Rp1,48 triliun. Angka ini dinilai jauh dari standar ideal pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya mendekati 95 hingga 100 persen.
Di sisi lain, pendapatan daerah justru melampaui target hingga 105,4 persen, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara perencanaan penerimaan dan pelaksanaan program.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap biasa.
“Ini bukan sekadar persoalan angka. Rendahnya serapan anggaran menunjukkan banyak program tidak berjalan, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Indikasi Lemahnya Perencanaan dan Eksekusi
Menurut Hunter D Samosir, rendahnya realisasi belanja mengindikasikan lemahnya perencanaan serta buruknya pelaksanaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:
- Rendahnya realisasi belanja daerah
- Minimnya belanja modal untuk pembangunan
- Tingginya potensi SILPA akibat program tidak berjalan
- Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat
Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam dan .
Potensi Indikasi Penyimpangan
Lebih lanjut, KPKM RI mengungkap adanya indikasi awal yang perlu ditelusuri lebih dalam, antara lain:
- Program yang dianggarkan namun tidak terealisasi
- Penundaan kegiatan secara sistematis
- Ketidaktepatan perencanaan anggaran
- Potensi pengendapan anggaran (idle money)
Jika terbukti, kondisi ini berpotensi melanggar ketentuan dalam sebagaimana telah diubah dengan .
KPKM RI Layangkan Surat Konfirmasi
Sebagai tindak lanjut, KPKM RI akan melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Karo guna meminta klarifikasi atas sejumlah temuan tersebut.
Langkah ini juga mengacu pada .
“Kami memberi ruang klarifikasi. Namun jika tidak ada jawaban yang jelas, kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum,” tegas Hunter D Samosir.
Desakan Evaluasi Total
KPKM RI mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Karo Tahun 2025, termasuk audit terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah.
Pemerintah daerah juga diminta untuk:
- Memperbaiki perencanaan berbasis kebutuhan riil
- Mengoptimalkan belanja pembangunan
- Meningkatkan transparansi penggunaan anggaran
Penutup
Kinerja APBD bukan sekadar laporan administratif, melainkan cerminan nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Rendahnya realisasi belanja di tengah tingginya pendapatan menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi mencegah potensi penyimpangan dan kerugian negara.
Redaksi