Simalungun, 16 Agustus 2026— Polemik antara Kepala SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, Warkum, S.Pd, dengan sejumlah pihak media memasuki babak klarifikasi.
Warkum akhirnya buka suara mengenai pemberitaan yang menarasikan dirinya telah menghina atau merendahkan dunia pers. Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menghina profesi wartawan maupun menghalangi kerja jurnalistik.
Menurut Warkum, persoalan tersebut harus dilihat secara utuh, termasuk konteks komunikasi yang telah berlangsung sebelumnya, persoalan parkir yang menjadi salah satu materi pemberitaan, serta komunikasi melalui WhatsApp antara dirinya dengan pihak media.
“Saya menghargai pers. Saya memahami pers mempunyai fungsi kontrol sosial. Tetapi saya juga berharap komunikasi dilakukan dengan etika dan saling menghargai,” ujar Warkum.
Bukan Menolak Pers, Warkum Persoalkan Cara Komunikasi
Warkum mengakui adanya komunikasi melalui WhatsApp yang memuat kalimat “jangan kamu berakki periukku.
Namun, menurutnya, kalimat tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian komunikasi sebelumnya.
Ia menyebut, pada Juni 2026 dirinya telah menerima beberapa rekan media dan memberikan ruang untuk menyampaikan maupun menerima informasi terkait persoalan yang dipertanyakan.
“Benar ada bahasa tersebut dalam WhatsApp. Tetapi konteksnya harus dilihat secara keseluruhan. Pada bulan Juni saya sudah menerima dan berdiskusi di ruangan saya. Pesan saya sederhana, saling menghargai,” jelas Warkum.
Ia kemudian mempersoalkan kedatangan sejumlah pihak pada pagi hari sebelum aktivitas sekolah berjalan apabila komunikasi tersebut dilakukan dengan cara yang menurutnya kurang kondusif.
Bagi Warkum, konfirmasi jurnalistik tetap merupakan hak pers, tetapi proses komunikasi seharusnya tidak berubah menjadi tekanan ataupun pemaksaan kehendak.
Screenshot WhatsApp Buka Konteks Persoalan Parkir
Potongan percakapan WhatsApp yang diperoleh dalam rangkaian komunikasi tersebut memperlihatkan adanya pembahasan mengenai persoalan parkir.
Dalam percakapan itu, Warkum memberikan penjelasan:
“Urusan penggunaan jln di jln lahan parkir bukan urusan kpl sklh.. sklh punya batas tembok itu.”
Pernyataan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan posisi Warkum mengenai batas kewenangan institusi sekolah terhadap lahan parkir yang berada di luar lingkungan sekolah.
Dengan kata lain, pihak sekolah menyatakan bahwa penggunaan lahan atau jalan untuk parkir yang berada di luar batas lingkungan sekolah tidak serta-merta dapat dibebankan sebagai tanggung jawab kepala sekolah.
Potongan screenshot percakapan tersebut menjadi bagian dari konteks klarifikasi, bukan kesimpulan hukum terhadap pihak mana pun.
Dokumentasi: Potongan komunikasi WhatsApp yang memperlihatkan penjelasan mengenai batas kewenangan sekolah terhadap persoalan lahan parkir.
“Kalau Parkir, Silakan Tanya Masyarakat atau Dishub”
Warkum menjelaskan bahwa lokasi yang digunakan siswa untuk parkir berada di lingkungan masyarakat dan bukan bagian dari area sekolah.
Karena itu, menurutnya, persoalan mengenai penggunaan lahan, pengaturan kendaraan, maupun aspek teknis lalu lintas tidak seluruhnya berada dalam kewenangan kepala sekolah.
“Kalau mengenai parkiran, silakan ditanyakan kepada masyarakat atau kepada instansi yang mempunyai kewenangan seperti Dinas Perhubungan. Saya sudah menyampaikan penjelasan tersebut kepada beberapa rekan media,” katanya.
Ia meminta agar pemberitaan dapat membedakan secara jelas antara wilayah kewenangan sekolah dengan persoalan yang berada di luar pagar dan pengelolaan sekolah.
Hak Jawab dan Koreksi Sudah Dibicarakan
Potongan komunikasi WhatsApp lainnya memperlihatkan pembahasan mengenai hak jawab dan koreksi.
Dalam percakapan tersebut, pihak media menyampaikan kepada Warkum bahwa keterangan yang diberikan akan digunakan sebagai bahan pemberitaan dan menyebut adanya hak jawab serta koreksi.
Pihak media juga menyampaikan bahwa mereka akan meneruskan komunikasi tersebut kepada pihak Kacabdisdik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang komunikasi antara narasumber dan media sebenarnya tersedia.
Dokumentasi: Potongan komunikasi yang memperlihatkan pembahasan mengenai keterangan narasumber, hak jawab dan koreksi.
UU Pers: Kemerdekaan Pers Dijamin, Profesionalisme Juga Menjadi Koridor
Dalam kerangka hukum pers, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Pada saat yang sama, UU Pers menempatkan pers sebagai institusi yang menjalankan fungsi sosial dan dituntut untuk bekerja secara profesional. UU tersebut juga mengenal mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap pers.
Karena itu, polemik antara narasumber dan media idealnya tidak langsung diarahkan menjadi pertentangan antara “sekolah versus pers”, melainkan ditempatkan dalam koridor komunikasi, verifikasi, keberimbangan dan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Kode Etik Jurnalistik yang disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 juga tetap berlaku sebagai salah satu pedoman etik profesi jurnalistik.
Sementara itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional mengatur standar pers profesional, kewajiban wartawan, hak publik, perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa. Peraturan tersebut berstatus berlaku.
Dengan demikian, hak pers untuk melakukan konfirmasi harus dihormati, sementara hak narasumber untuk memberikan keterangan dan koreksi juga harus dihormati.
Warkum: Saya Tidak Menutup Pintu Konfirmasi
Warkum menegaskan bahwa sekolah tidak pernah menutup pintu bagi media yang hendak melakukan konfirmasi.
Ia bahkan menjelaskan bahwa sekolah telah memiliki mekanisme komunikasi melalui Humas.
“Kalau saya tidak berada di sekolah, silakan sampaikan pesan kepada Humas. Itu bagian dari SOP. Jadi bukan berarti kepala sekolah tidak ada kemudian sekolah menutup komunikasi,” katanya.
Menurutnya, mekanisme tersebut justru dibuat agar setiap permintaan informasi dapat diterima dan diteruskan kepada pihak yang tepat.
“Tamu Datang dengan Sopan, Saya Pun Segan”
Dalam menyikapi polemik tersebut, Warkum menyampaikan sebuah prinsip yang menurutnya sederhana:
“Tamu datang dengan sopan, saya pun segan.”
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi wartawan melakukan tugas jurnalistik.
“Bukan berarti saya anti-pers. Saya hanya berharap setiap orang yang datang ke sekolah bisa saling menghormati. Kalau komunikasinya baik, saya juga akan menerima dengan baik,” ujarnya.
Masih Baru Menjabat, Warkum Pilih Membangun Kolaborasi
Warkum juga menjelaskan bahwa dirinya masih relatif baru menjalankan tugas sebagai kepala sekolah sehingga masih melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
Ia tidak ingin persoalan komunikasi berkembang menjadi konflik yang justru mengganggu kepentingan pendidikan.
“Saya masih baru menjabat dan masih menyesuaikan lingkungan sekitar sekolah. Saya berharap semua stakeholder bisa berkolaborasi. Kita mempunyai kepentingan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Menurutnya, kritik terhadap sekolah merupakan bagian dari proses evaluasi.
Namun, kritik tersebut akan lebih bermanfaat apabila dibangun berdasarkan data, konfirmasi dan informasi dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Tidak Ada Ruang untuk Anti-Kritik
Warkum menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membangun tembok terhadap kritik.
Sebaliknya, ia menginginkan kritik tetap hadir tetapi disampaikan melalui mekanisme yang profesional.
“Kalau ada kekurangan, sampaikan. Kalau ada informasi yang perlu dikonfirmasi, silakan. Kalau memang sekolah salah, tentu akan kita evaluasi. Tetapi mari kita sama-sama menjaga komunikasi,” tegasnya.
Sikap tersebut, menurut Warkum, penting agar fungsi kontrol sosial tidak berubah menjadi konflik personal.
Bila Keberatan, Ada Mekanisme Pers
Dalam sistem pers Indonesia, keberatan terhadap pemberitaan memiliki mekanisme tersendiri, termasuk hak jawab, hak koreksi dan mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Dewan Pers juga menempatkan profesionalisme, kepatuhan terhadap kode etik dan perlindungan publik sebagai bagian dari tata kelola pers profesional.
Karena itu, apabila terdapat perbedaan antara narasumber dan media mengenai suatu pemberitaan, penyelesaiannya idealnya dilakukan melalui klarifikasi, koreksi, hak jawab atau mekanisme Dewan Pers, sesuai karakter persoalannya.
Klarifikasi Bukan Serangan terhadap Pers
Dari rangkaian komunikasi yang diperlihatkan, Warkum menegaskan bahwa dirinya tidak sedang menyerang institusi pers.
Ia justru meminta agar komunikasi antara sekolah dan media ditempatkan dalam hubungan profesional: wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara sekolah memberikan informasi sesuai kewenangan dan fakta yang dimilikinya.
“Pers tetap saya hormati. Saya tidak pernah mengatakan pers tidak boleh melakukan konfirmasi. Silakan. Tetapi mari sama-sama profesional dan saling menghargai,” ujarnya.
Fokus Akhir: Mutu Pendidikan
Menutup keterangannya, Warkum berharap polemik tersebut tidak menggeser perhatian dari persoalan utama yang jauh lebih penting, yaitu peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar.
Ia mengajak media, masyarakat, orang tua, guru, pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan untuk membangun komunikasi yang sehat.
“Sekolah membutuhkan kritik. Masyarakat membutuhkan informasi. Media membutuhkan keterbukaan dari narasumber. Semuanya bisa berjalan bersama kalau komunikasi kita bangun dengan baik,” pungkas Warkum.
Polemik ini pada akhirnya bukan sekadar tentang satu kalimat dalam percakapan WhatsApp. Lebih jauh, persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers, hak publik memperoleh informasi, hak narasumber memberikan klarifikasi, batas kewenangan institusi dan etika komunikasi harus ditempatkan dalam koridor hukum serta profesionalisme.
Pers tetap dihormati. Kritik tetap diterima. Klarifikasi tetap dibuka. Tetapi seluruhnya harus berjalan dalam koridor hukum, etika dan kepentingan publik.
Redaksi

