Patar Luhut Panjaitan Terima Aspirasi Mahasiswa di Tengah Sidang R-APBD 2027, Tegaskan Pengawasan Uang Rakyat

PEMATANGSIANTAR – Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Patar Luhut Panjaitan, menerima aspirasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Merdeka Untuk Rakyat (GMM-UR) yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis (19/11/2026).

Penerimaan aspirasi tersebut berlangsung di sela-sela sidang paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2027. Patar menemui massa aksi setelah diminta oleh pimpinan DPRD untuk mendengarkan langsung tuntutan para mahasiswa.

Dalam pertemuan tersebut, Patar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap Kota Pematangsiantar.

Ia mengatakan, kepedulian mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat. Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan fungsi DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah agar setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa hari ini patut kita apresiasi. Artinya, masih ada generasi muda yang peduli terhadap Kota Pematangsiantar. Apa yang dilakukan mahasiswa ini juga sejalan dengan tugas DPRD, yaitu mengawasi setiap rupiah uang rakyat untuk kepentingan rakyat,” ujar Patar.

Terkait aspirasi mahasiswa mengenai dugaan korupsi pengadaan komputer, laptop, dan tablet senilai Rp1,4 miliar pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025, Patar menjelaskan bahwa keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi antarlembaga.

Namun, menurutnya, koordinasi tersebut bukan berarti pengawasan maupun pemeriksaan terhadap suatu persoalan tidak dapat dilakukan.

Ia memastikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan DPRD. Bahkan, apabila diperlukan, aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui koordinasi dengan Forkopimda tingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Patar juga menyampaikan bahwa sebagai kader Partai Gerindra, dirinya memahami komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Ia berharap aspirasi masyarakat Pematangsiantar turut mendapat perhatian dari Presiden.

Lebih lanjut, Patar menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai dugaan adanya oknum yang mencoba memengaruhi proses penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan intervensi atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam penanganan perkara, hal itu harus ditelusuri secara objektif melalui mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang ada oknum yang bermain di belakang dalam penanganan persoalan ini, kita akan ikut mengawal dan tetap berkoordinasi dengan adik-adik mahasiswa. Prinsipnya, persoalan ini harus mendapat perhatian dan ditangani sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Aksi damai GMM-UR tersebut membawa sejumlah tuntutan, antara lain mendesak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, meminta evaluasi terhadap tim penanganan perkara, serta mendorong Badan Kehormatan DPRD memeriksa dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam proyek tersebut.

Melalui pertemuan itu, Patar berharap aspirasi mahasiswa dapat menjadi perhatian seluruh pihak terkait sehingga persoalan yang dipersoalkan masyarakat memperoleh kejelasan melalui proses pemeriksaan yang transparan, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, aspirasi masyarakat harus dihormati dan setiap dugaan penyimpangan harus ditangani berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

Redaksi

By Ruang Suara Rakyat

Ruang Suara Rakyat adalah Media Yang menyampaikan Keadilan dalam Informasi

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *