Sutrisno Pangaribuan: Komitmen Antikorupsi di Sumut Jangan Berhenti di Atas Kertas,Publik Menunggu Bukti Perubahan

MEDAN – Penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, pimpinan DPRD, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 17 September 2026, semestinya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial pemerintahan. Komitmen tersebut harus menjadi titik awal perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan penggunaan keuangan negara.

Pandangan tersebut disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa).

Menurut Sutrisno, penandatanganan komitmen merupakan pernyataan kehendak yang harus dibuktikan melalui tindakan konkret. Ukuran keberhasilannya bukan terletak pada berapa banyak pejabat yang membubuhkan tanda tangan, melainkan pada perubahan yang dapat dirasakan dan diverifikasi masyarakat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.

Publik berhak bertanya, apa indikator keberhasilan komitmen tersebut? Apakah setelah penandatanganan akan semakin terbuka proses penyusunan APBD? Apakah pengadaan barang dan jasa akan semakin transparan? Apakah potensi konflik kepentingan dapat dicegah? Apakah masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran? Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap dugaan penyimpangan akan ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan hukum dan bukti?

Sutrisno menilai pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar dokumentasi seremoni.

Kritik terhadap kegiatan seremonial antikorupsi, lanjutnya, bukan berarti menolak agenda pencegahan korupsi. Justru kritik publik diperlukan agar program pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan, deklarasi, seminar maupun penandatanganan dokumen.

“Komitmen harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Masyarakat harus bisa melihat apa yang berubah setelah komitmen itu ditandatangani,” ujar Sutrisno.

Ia juga mendorong pemerintah daerah menunjukkan perubahan dalam proses penganggaran, pengadaan, pelayanan publik, pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta mekanisme tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.

Menurut Sutrisno, kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Sumatera Utara semestinya menjadi bahan evaluasi sistem. Setiap perkara harus memberikan pelajaran mengenai bagaimana celah pengawasan dapat terjadi, bagaimana potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal, serta apa yang dilakukan pemerintah setelah suatu perkara terungkap.

Dalam konteks tersebut, Sutrisno menilai kehadiran KPK di Sumatera Utara juga harus memberikan dampak yang dapat diukur. Selain memperkuat pencegahan, KPK harus terus menjaga kepercayaan publik melalui proses penanganan perkara yang profesional, transparan dan berdasarkan bukti.

“Publik berhak bertanya mengenai perkembangan perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tetapi semua pihak juga harus menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Jangan sampai opini publik menggantikan proses pembuktian hukum,” katanya.

Sutrisno menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi fondasi dalam pemberantasan korupsi. Setiap orang yang diperiksa dalam suatu perkara harus diperlakukan berdasarkan status hukum, alat bukti dan prosedur yang berlaku, bukan karena jabatan, kedekatan politik maupun kekuasaan.

Karena itu, menurut Sutrisno, penandatanganan komitmen bersama pemerintah daerah dan KPK harus ditempatkan sebagai awal dari proses pembuktian.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pemerintah berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa komitmen tersebut mengubah cara pemerintah mengelola kekuasaan dan uang publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi, spanduk antikorupsi atau tanda tangan pejabat dalam sebuah dokumen.

“Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah uang rakyat semakin aman, apakah keputusan pemerintah semakin transparan, apakah pengadaan semakin terbuka, apakah pelayanan publik semakin bersih, dan apakah hukum diterapkan berdasarkan bukti serta prosedur yang sama,” pungkas Sutrisno.

Tanda tangan dapat dibuat dalam satu hari, tetapi integritas harus dibuktikan setiap hari.

Redaksi

By Ruang Suara Rakyat

Ruang Suara Rakyat adalah Media Yang menyampaikan Keadilan dalam Informasi

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *