MEDAN – Dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, mendapat perhatian serius dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M.
Rapidin yang juga merupakan Anggota Komisi XIII DPR RI mendorong agar dugaan kejadian tersebut tidak hanya dilihat sebagai persoalan insidental, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut keamanan pangan dan mekanisme pengawasan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, keluhan kesehatan dialami siswa dari empat sekolah dasar di Kecamatan Galang. Mereka kemudian mendapatkan penanganan di Puskesmas Galang.
Rinciannya, SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak 7 siswa, SDN 106197 Desa Paku sebanyak 13 siswa, SDN 101961 Desa Timbang Deli sebanyak 17 siswa, serta SDN 107827 Desa Titi Besi sebanyak 1 siswa.
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah mengambil sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa, termasuk susu, untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hingga berita ini disusun, hasil pemeriksaan tersebut masih dalam proses.
Rapidin menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan strategis dalam mendukung pemenuhan gizi anak. Karena itu, keberhasilan program menurutnya tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan bahwa makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi.
“Setiap kejadian seperti ini harus ditangani secara serius dan transparan. Kita tidak boleh menunggu sampai kejadian yang lebih besar baru kemudian melakukan evaluasi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” ujar Rapidin.
Menurutnya, pengawasan harus mencakup seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pemilihan dan pengolahan bahan makanan, standar kebersihan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Rapidin: Jangan Berspekulasi Sebelum Hasil Pemeriksaan Keluar
Rapidin juga menekankan pentingnya menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebagai dasar untuk menentukan penyebab kejadian.
Ia meminta seluruh pihak menghindari kesimpulan yang belum didukung hasil pemeriksaan, sekaligus memastikan informasi resmi mengenai perkembangan penanganan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, hasil laboratorium nantinya dapat menjadi dasar objektif untuk menentukan apakah terdapat persoalan pada makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya.
“Kita harus berbicara berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan. Kalau hasil laboratorium sudah keluar, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah,” katanya.
PDI Perjuangan Sumut Dorong Pengawasan MBG Diperkuat
Dorongan evaluasi juga disampaikan jajaran DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM, Paul Baja Siahaan, meminta hasil pemeriksaan sampel makanan dan minuman disampaikan kepada publik setelah proses laboratorium selesai.
Menurut Paul, evaluasi harus mencakup sistem penyelenggaraan secara keseluruhan, bukan hanya terhadap makanan yang dikonsumsi siswa.
“Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang,” tegas Paul.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menekankan pentingnya memastikan kondisi seluruh siswa yang mengalami keluhan tetap mendapatkan pemantauan.
Ia juga meminta pemerintah memastikan komunikasi dengan orang tua berjalan dengan baik sehingga keluarga memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak dan langkah penanganannya.
“Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih,” ujar Sutrisno.
Transparansi Menjadi Bagian Penting Evaluasi
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, SE, mendorong agar hasil pemeriksaan sampel diumumkan secara terbuka setelah selesai.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar evaluasi terhadap program MBG dapat dilakukan berdasarkan data dan fakta.
DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan MBG.
Pengawasan, kata Dameria, perlu dilakukan secara rutin dan preventif, bukan hanya setelah muncul laporan gangguan kesehatan.
Jangan Biarkan Orang Tua Mencari Informasi Sendiri
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut X sekaligus Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, MH, meminta pemerintah dan penyelenggara MBG memberikan pendampingan serta informasi yang memadai kepada orang tua siswa.
“Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” pungkas Partogi.
Evaluasi Menyeluruh Dinilai Penting
Dugaan gangguan kesehatan di Galang kini menjadi perhatian terhadap aspek pengawasan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Namun, hingga hasil pemeriksaan laboratorium diterbitkan, penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat disimpulkan.
Karena itu, evaluasi menyeluruh diharapkan tidak berhenti pada penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, tetapi juga mencakup sistem penyediaan dan pengawasan MBG.
Bagi Rapidin Simbolon, keberhasilan program MBG bukan semata tentang memastikan makanan sampai kepada anak-anak, melainkan juga memastikan makanan tersebut aman, layak, memenuhi standar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Humas DPD PDI-P Sumatera Utara/Redaksi

