P-APBD 2026 Tak Dibahas, Armada Simorangkir: Jangan Berlindung di Balik Kata “Tidak Wajib”

Pematangsiantar — Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) menilai polemik tidak dibahasnya Rancangan Perubahan KUA-PPAS hingga berujung pada tidak dibahasnya Perubahan APBD (P-APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2026 tidak semestinya dipersempit hanya pada persoalan apakah perubahan APBD tersebut wajib atau tidak wajib.

GAMPERA memahami bahwa dalam kondisi tertentu, perubahan APBD memang tidak selalu menjadi suatu kewajiban apabila tidak terdapat perubahan kebijakan maupun kondisi anggaran yang mengharuskannya.

Namun, menurut GAMPERA, substansi persoalan jauh lebih luas. Yang harus menjadi perhatian adalah fungsi anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab politik DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum GAMPERA, Armada P. G. Simorangkir, Kamis (10/9/2026), menyikapi dinamika pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan P-APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2026.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, menyampaikan bahwa dalam rapat rencana agenda kerja DPRD Tahun 2026, termasuk agenda pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, hanya dua fraksi yang hadir, sementara lima fraksi lainnya tidak hadir.

Kondisi tersebut dinilai GAMPERA perlu mendapatkan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Jangan persoalan ini disederhanakan menjadi soal wajib atau tidak wajib, ada sanksi atau tidak ada sanksi. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut tanggung jawab politik dan fungsi kelembagaan DPRD kepada masyarakat,” tegas Armada.

Menurutnya, ketidakhadiran lima fraksi dalam agenda tersebut merupakan persoalan politik kelembagaan yang patut dijelaskan secara transparan, terlebih menyangkut agenda yang berkaitan dengan arah kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau Ketua DPRD sendiri menyatakan tidak mengetahui alasan lima fraksi tidak hadir, maka lima fraksi tersebut juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan yang hadir tidak menjelaskan, yang tidak hadir juga diam, sementara masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya,” ujarnya.

Pergeseran Anggaran Jangan Lepas dari Pengawasan Publik

GAMPERA juga menyoroti pernyataan bahwa ketika Perubahan KUA-PPAS tidak dibahas, Pemerintah Kota dapat melakukan pergeseran anggaran sesuai mekanisme yang berlaku, sementara DPRD disebut tidak dapat melihat secara optimal arah progres alokasi anggaran tersebut.

Bagi Armada, justru pada titik inilah fungsi pengawasan harus mendapatkan perhatian lebih serius.

“Kalau DPRD sendiri menyatakan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap arah pergeseran anggaran, maka pertanyaannya sederhana: siapa yang memastikan setiap pergeseran anggaran tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat?”

Armada menegaskan bahwa pergeseran anggaran tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis administrasi. Setiap penggunaan dan perubahan alokasi uang daerah harus memiliki dasar, tujuan, serta pertanggungjawaban yang jelas.

Sebab, menurutnya, anggaran yang dikelola pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jangan sampai pemerintah berjalan dengan kebijakan anggarannya, sementara DPRD kemudian hanya mengatakan tidak dapat mengawasi karena P-APBD tidak dibahas. Justru ketika terdapat ruang yang berpotensi melemahkan kontrol, fungsi pengawasan harus semakin kuat, bukan semakin lemah,” tegas Armada.

GAMPERA: Publik Berhak Mendapat Penjelasan

GAMPERA berpandangan bahwa perbedaan sikap politik di DPRD merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban moral dan politik para penyelenggara pemerintahan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Menurut Armada, masyarakat Pematangsiantar berhak mengetahui bagaimana arah kebijakan anggaran daerah, apa alasan pembahasan perubahan KUA-PPAS tidak berjalan, mengapa sejumlah fraksi tidak hadir, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan anggaran kemudian dilakukan.

“Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan siapa yang paling benar. Masyarakat membutuhkan kejelasan. Kalau memang P-APBD tidak wajib dibahas, jelaskan dasar dan konsekuensinya. Kalau ada pergeseran anggaran, jelaskan arah dan kepentingannya. Kalau ada fraksi yang tidak hadir, jelaskan alasannya. Semuanya harus terang,” kata Armada.

Ia menambahkan, keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul ruang spekulasi di tengah masyarakat.

GAMPERA pun mendorong DPRD dan Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas anggaran dan kepentingan publik.

“Jangan berlindung di balik kata ‘tidak wajib’. Yang wajib bagi setiap penyelenggara pemerintahan adalah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat,” pungkas Armada.

(Tim/Red)

By Ruang Suara Rakyat

Ruang Suara Rakyat adalah Media Yang menyampaikan Keadilan dalam Informasi

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *