PEMATANG SIANTAR, 14 Agustus 2026— Ketika anggaran publik menyentuh kebutuhan dasar warga binaan, persoalannya tidak lagi semata-mata administratif. Ia masuk ke wilayah politik hukum: bagaimana negara memastikan kekuasaan, anggaran, dan kewenangan dijalankan untuk kepentingan publik, bukan berhenti pada angka dan dokumen.
Pandangan tersebut disampaikan Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM-RI) menyikapi pengadaan bahan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sekitar Rp8,18 miliar.
Bagi KPKM-RI, angka tersebut harus ditempatkan dalam perspektif hukum, transparansi dan pertanggungjawaban kekuasaan negara.
KPKM-RI tidak menyatakan telah terjadi korupsi maupun kerugian negara. Namun, terdapat sejumlah pertanyaan yang menurut organisasi tersebut layak diuji melalui mekanisme penegakan hukum.
Salah satu titik perhatian adalah keterangan dalam pemberitaan media mengenai jumlah penghuni Lapas yang disebut sekitar 945 WBP.
Keterangan tersebut, menurut KPKM-RI, harus ditempatkan sebagai informasi awal, bukan sebagai kesimpulan final.
Pertanyaan hukumnya kemudian menjadi lebih fundamental:
Apa dasar perhitungan kebutuhan makanan? Berapa jumlah WBP yang menjadi basis pengadaan? Bagaimana perubahan jumlah penghuni diperlakukan? Dan bagaimana jumlah porsi dikaitkan dengan realisasi serta pembayaran?
Pertanyaan tersebut semakin penting ketika terdapat WBP yang harus keluar Lapas untuk mengikuti persidangan.
- Jika seorang WBP berada di luar Lapas pada hari persidangan, bagaimana mekanisme pencatatan porsi makanannya?
- Apakah tetap menjadi bagian dari kebutuhan?
- Apakah dilakukan penyesuaian?
- Dan apakah seluruh perubahan tersebut tercermin dalam dokumen pengadaan dan pertanggungjawaban?
KPKM-RI: Ini Bukan Sekadar Soal Makanan
Ketua Umum KPKM-RI Hunter D. Samosir melihat persoalan tersebut dari perspektif politik hukum yang lebih luas.
“Ini bukan hanya soal makanan. Ini soal bagaimana negara menggunakan kewenangannya mengelola uang rakyat. Ketika anggaran sudah mencapai miliaran rupiah, maka transparansi bukan lagi pilihan, tetapi bagian dari pertanggungjawaban kekuasaan.”
Menurut Hunter, negara tidak boleh hanya hadir ketika membuat anggaran dan kontrak.
Negara juga harus hadir ketika memastikan barang benar-benar diterima, kebutuhan benar-benar terpenuhi, hak WBP benar-benar diberikan, dan uang negara benar-benar dibayarkan berdasarkan realisasi yang sah.
“Hukum tidak boleh hanya tajam ketika rakyat kecil berhadapan dengan negara. Hukum juga harus mampu menguji setiap penggunaan uang negara, siapa pun yang mengelolanya,” tegasnya.
Kejaksaan Diharapkan Tidak Berhenti pada Administrasi
KPKM-RI telah menyampaikan Dumas kepada Kejaksaan Negeri Simalungun Cq. Kepala Seksi Intelijen.
Menurut KPKM-RI, langkah berikutnya bukan membangun opini, melainkan menguji fakta.
Mulai dari dasar perencanaan, data WBP, dokumen pengadaan, kontrak, volume bahan makanan, permintaan harian, pengiriman, penerimaan, hingga tagihan dan pembayaran.
KPKM-RI juga meminta persoalan WBP yang mengikuti persidangan menjadi bagian dari pemeriksaan agar tidak ada ruang abu-abu dalam pertanggungjawaban porsi makanan.
Politik Hukum Harus Berpihak pada Akuntabilitas
Bagi KPKM-RI, pengawasan anggaran merupakan bagian dari demokrasi
Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana APBN digunakan, sementara aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Hunter menegaskan KPKM-RI tidak meminta Kejaksaan untuk membenarkan dugaan yang disampaikan organisasi tersebut.
“Kami tidak meminta Kejaksaan mencari-cari kesalahan. Kami meminta Kejaksaan mencari kebenaran. Kalau semuanya sesuai, katakan sesuai. Kalau ditemukan penyimpangan, proses sesuai hukum,” ujarnya.
Dengan demikian, KPKM-RI menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada Kejaksaan Negeri Simalungun.
Sebab dalam perspektif politik hukum, uang negara bukan milik pejabat, bukan milik penyedia, dan bukan milik lembaga tertentu. Uang negara adalah amanah publik.
Dan ketika amanah tersebut dipertanyakan, hukum harus hadir untuk memberikan kepastian — bukan sekadar penjelasan.
Redaksi

