Pematang Siantar, 09 Februari 2026 —
Menjelang pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait keberadaan tindak pidana korupsi dan narkoba dalam perspektif RKUHAP 2023, KPKM RI menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya Polres Pematang Siantar dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
KPKM RI menilai bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga sosial, organisasi masyarakat, serta media massa.
Upaya yang selama ini dilakukan oleh aparat melalui razia terpadu, penyuluhan bahaya narkoba di Tempat Hiburan Malam (THM), lingkungan masyarakat, serta dunia pendidikan dinilai telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pematang Siantar.
Namun demikian, KPKM RI menegaskan bahwa perang melawan narkoba harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tugas institusi penegak hukum.
KPKM RI menekankan bahwa lembaga sosial dan media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik, menyampaikan informasi yang edukatif, serta menjadi bagian dari gerakan moral dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.
Melalui momentum menjelang FGD ini, KPKM RI berharap terbangun penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, DPRD, lembaga sosial, media, dan masyarakat dalam mendukung pemberantasan narkoba secara berkelanjutan dan sistematis.
FGD yang akan dilaksanakan diharapkan menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat peran hukum, memperjelas posisi tindak pidana narkotika dalam sistem hukum nasional, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks.
KPKM RI menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan hingga ke akar permasalahan, melalui pendekatan penegakan hukum, pencegahan, edukasi, serta penguatan regulasi daerah yang mendukung aparat penegak hukum.
KPKM RI
Bersama Masyarakat Membangun Generasi Bebas Narkoba
Redaksi