Medan, 11 Februari 2026
Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa), Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa gelombang pengunduran diri pejabat tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukanlah dinamika birokrasi biasa, melainkan indikator serius adanya krisis kepemimpinan di tingkat provinsi.
Menurutnya, pejabat yang telah dipilih, dilantik, dan diambil sumpah jabatannya lalu memilih mundur dalam waktu relatif singkat menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Lima Catatan Politik Kritis
- 1. Kegagalan Membangun Stabilitas Birokrasi Seorang gubernur adalah manajer tertinggi birokrasi daerah. Ketika pejabat inti memilih mundur, itu mencerminkan lingkungan kerja yang tidak stabil dan minim kepastian.
- 2. RPJMD Harus Menjadi Panglima Seluruh OPD bekerja berdasarkan RPJMD sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah. Jika kebijakan bergeser mengikuti kehendak personal, maka tata kelola pemerintahan berpotensi menyimpang dari prinsip hukum administrasi.
- 3. Bayang-Bayang Risiko Hukum di Lingkaran Kekuasaan Kasus hukum yang menyeret figur di lingkaran kekuasaan sebelumnya memperkuat kekhawatiran publik bahwa sistem rekrutmen dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya steril dari potensi penyimpangan.
- 4. Pengunduran Diri sebagai Bahasa Ketidakamanan
- Pejabat yang telah bersumpah secara moral dan hukum tentu tidak ringan meninggalkan jabatan strategis. Jika mereka mundur, publik berhak menduga adanya tekanan atau risiko yang dirasa tidak dapat dikendalikan.
- 5. Gagal Membangun Team Work Profesional
- Pola rekrutmen berbasis kedekatan dan loyalitas politik tidak akan melahirkan soliditas tim. Pemerintahan membutuhkan kapasitas, kompetensi, dan integritas — bukan sekadar loyalitas.
Desakan Evaluasi Total
Indonesia Government Watch (IGoWa) mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap:
Pola kepemimpinan gubernur
Sistem rekrutmen jabatan tinggi pratama
Konsistensi pelaksanaan RPJMD
Jaminan perlindungan hukum bagi ASN profesional
Sumatera Utara membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kompeten, dan akuntabel. Jika eksodus pejabat terus terjadi, maka ini bukan sekadar masalah internal birokrasi — melainkan krisis legitimasi kepemimpinan.
Sutrisno Pangaribuan
Direktur Eksekutif
Indonesia Government Watch (IGoWa)