Pematang Siantar, 28 Februari 2026
Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) angkat suara keras terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai menuai sorotan tajam publik di Pematang Siantar dan Simalungun.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, menyatakan bahwa program dengan nilai ratusan triliun rupiah ini berpotensi menjadi persoalan besar jika tidak dijalankan secara transparan dan profesional.
“Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan generasi justru menjadi bom waktu tata kelola anggaran!” tegas Hunter.
💥 Rp15.000 per Porsi: Cukup atau Sekadar Formalitas?
Dengan skema Rp15.000 per porsi (Rp10.000 makanan, Rp5.000 operasional), publik mempertanyakan:
Apakah ini realistis untuk gizi seimbang?
Mengapa ada pembagian makanan dirangkap beberapa hari?
Apakah kualitas dikompromikan demi efisiensi?
KPKM RI menilai angka tersebut berada di batas kritis.
“Jika desain biaya terlalu sempit, maka yang pertama dikorbankan adalah kualitas. Dan yang menerima dampaknya adalah anak-anak,” ujar Hunter.
⚠ Pos 20% Pendidikan Jangan Disalahgunakan
KPKM RI juga mempertanyakan secara terbuka penempatan MBG dalam pos 20% anggaran pendidikan.
Jika secara substansi program ini lebih dominan sebagai intervensi gizi dan kesehatan, maka publik berhak bertanya:
Apakah ini benar kebijakan pendidikan, atau pergeseran fungsi anggaran?
Anggaran pendidikan tidak boleh terdistorsi secara substansi.
🚩 Rekrutmen PPPK Jangan Jadi Jalur Cepat!
Pengangkatan tenaga dapur menjadi PPPK wajib tunduk pada:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Jika tidak melalui seleksi terbuka dan analisis kebutuhan jabatan yang sah, maka prinsip merit system dipertaruhkan.
“Program sosial tidak boleh berubah menjadi pintu belakang rekrutmen aparatur,” tegas Hunter.
🔎 KPKM RI Siap Turun dan Tempuh Jalur Hukum
KPKM RI menegaskan akan:
- Turun langsung mengumpulkan data lapangan
- Mendokumentasikan dugaan maladministrasi
- Mendorong audit terbuka
- Menempuh langkah hukum administrasi bila ditemukan pelanggaran
“Kami tidak akan diam jika ditemukan indikasi manipulasi kualitas, penyimpangan prosedur, atau permainan anggaran. Ini soal masa depan anak-anak dan integritas negara,” tegas Hunter D Samosir.
🟥 PESAN KERAS
MBG bisa menjadi kebijakan bersejarah.
Tetapi tanpa transparansi, ia bisa berubah menjadi kontroversi nasional.
“Transparansi bukan pilihan. Ini kewajiban. Jika ada yang bermain-main dengan program ini, publik akan tahu,” tutup Hunter.
Hormat kami,
Ketua Umum KPKM RI
Hunter D Samosir
28 Februari 2026