Tapanuli Utara, 26 Maret 2026 — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluapkan kemarahannya saat meninjau langsung pembangunan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (26/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar menemukan sebanyak 103 unit rumah belum rampung meski sebelumnya ditargetkan selesai. Kondisi itu membuat Menteri PKP mempertanyakan keseriusan pelaksana proyek dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan rumah bagi korban bencana.
“Kita sangat kesal, pembangunan hunian tetap hanya janji untuk selesai, tetapi kenyataannya progres tidak sesuai,” tegas Maruarar di hadapan pejabat daerah dan pelaksana proyek.
Maruarar menilai keterlambatan tersebut tidak dapat lagi ditoleransi karena para korban bencana telah terlalu lama menunggu kepastian tempat tinggal yang layak. Ia menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap tidak boleh sekadar menjadi proyek administratif, melainkan harus benar-benar diselesaikan demi kepentingan masyarakat.
Peninjauan itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Di lokasi, terlihat sejumlah bangunan masih dalam tahap pengerjaan, bahkan beberapa unit belum selesai sepenuhnya meski batas waktu yang ditetapkan telah terlampaui.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berdalih keterlambatan dipicu cuaca buruk dan akses jalan menuju lokasi yang sulit dilalui. Selain itu, proyek tersebut diketahui dibiayai oleh sebuah yayasan yang menunjuk langsung pihak pelaksana, sementara pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pengawas.
Namun alasan itu tidak meredakan kekecewaan Menteri PKP. Menurutnya, apapun kendala yang terjadi, hak masyarakat korban bencana untuk memperoleh hunian yang layak harus menjadi prioritas utama.
“Korbannya sudah terlalu lama menunggu. Jangan sampai masyarakat terus diberi janji, sementara rumah yang dijanjikan belum juga selesai,” ujarnya.
Selain persoalan pembangunan rumah, masih ditemukan warga yang belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Pemerintah daerah mengakui masih ada kendala administrasi dan verifikasi data sehingga bantuan belum seluruhnya disalurkan.
Pemkab Tapanuli Utara menyatakan sedang melakukan percepatan verifikasi agar DTH segera dicairkan kepada seluruh warga yang berhak. Sementara itu, Menteri PKP meminta agar pembangunan 103 hunian tersebut segera dituntaskan dan tidak lagi molor dari target yang telah ditentukan.
Kunjungan ini menjadi sorotan karena menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan dan pengawasan proyek hunian pascabencana di Tapanuli Utara. Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah dan pelaksana proyek untuk menuntaskan pembangunan yang telah lama dijanjikan.
Redaksi